remeber PT Toba Pulp Lestari INDO RAYON? MILLION RUPIAH ALREADY TAKEN FROM THE COMPANY BY UNKNOWN REPS AND BULLYING THE POOR BATAK CITIZEN.ITS BRIBERY MONEY FROM THE COMPANY /OR SECURITY PACKAGE TO BATAK PREMAN

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:vcCDoS_r-HXo_M:http://www.wrm.org.uy/publications/tapa_indigenas_ch.jpgDana community development yang rata-rata Rp5 miliar per tahun dikeluarkan PT Toba Pulp Lestari [TPL] diduga diselewengkan di era bupati sebelumnya dan sekarang di masa Bupati Monang.

Kasusnya sudah pernah diadukan tim pengawas paradigma baru TPL ke Polres Tobasa dan Kejari Balige, tapi tidak jelas ujungnya hingga kini.

kasus dana cd tpl; blog berita; jarar siahaan

Di era pemerintahan Tobasa sekarang yang dipimpin Bupati Monang Sitorus dibentuk lagi yayasan baru, Yayasan Tobamas, untuk menggantikan yayasan lama yang bermasalah tersebut. Pengurus yayasan baru ini antara lain adalah bekas tim sukses Monang semasa pilkada. Yayasan baru ini pun telah menerima miliaran uang dari TPL, tepatnya Rp4,74 miliar, yang dituding sejumlah pihak sebagai bermasalah, sama seperti yayasan lama.

Forum Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Toba Samosir tahun lalu di Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan berunjuk rasa menuntut kepengurusan Yayasan Tobamas dibubarkan. Demo yang sama digelar kelompok lain di Kejari Balige. Menurut mereka, dana CD PT TPL tahun 2005 yang dicairkan pada 2006 sebesar Rp4,74 miliar telah disalahgunakan; terdapat sejumlah proyek Yayasan Tobamas yang hampir sama dengan proyek APBD Tobasa 2006, misalnya proyek pemasangan lampu jalan. Demonstran menuntut Yayasan Tobamas diaudit.

Berikut ini adalah berita yang pernah kutulis ketika masih bekerja di koran harian Metro Tapanuli.

Yayasan Pembangunan Masyarakat Toba Samosir [YPMT] di era Bupati Sahala Tampubolon diduga tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana Rp5 miliar dari PT Toba Pulp Lestari.

Menurut Polin Pospos, Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Paradigma Baru PT TPL, Gubernur Sumut dan aparat penyidik sudah mengetahui kasus ini sejak tiga tahun lalu. “Masalah YPMT ini juga sudah pernah kami adukan kepada Gubernur,” katanya di lokasi TPL di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea.

YPMT dibentuk oleh Pemkab Tobasa pada Juli 2003 dengan tugas menyalurkan dan mengelola dana bantuan untuk masyarakat yang disiapkan TPL. Pabrik yang sempat dibekukan Presiden BJ Habibie tersebut diperbolehkan kembali beroperasi pada Maret 2003. Sesuai paradigma baru, setiap tahun perusahaan itu akan memberikan dana sebesar satu persen dari laba bersih kepada YPMT. Pada 2003 seharusnya TPL hanya wajib menyiapkan sekitar Rp3 miliar.

Tapi karena didesak publik untuk membuktikan paradigma barunya, “Didahulukanlah Rp5 miliar sebagai panjar. Padahal setelah dihitung kemudian ternyata laba satu persen cuma Rp3 miliar lebih sedikit,” ujar anggota tim pengawas lainnya, Hasudungan Butarbutar.

Dia menjelaskan, dana TPL yang diterima YPMT pada tahun pertama itu seharusnya merupakan jatah bagi masyarakat di sejumlah kabupaten. Antara lain Tobasa, Taput, Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, dan Tapsel — saat itu Kabupaten Samosir dan Humbahas belum terbentuk. Porsi terbesar adalah Tobasa. Kabupaten lain ikut mendapat dana bantuan karena di sana TPL juga mengambil kayu. Namun YPMT menghabiskan semua uang tersebut dan tidak menyisakan jatah kabupaten lain. Itupun dicurigai penggunaannya.

“Sampai ludes yang Rp5 miliar ini tidak serupiah pun diberikan kepada kabupaten lain. Toluto sendiri [Bupati Taput] sudah kesal. Jatah mereka tidak sampai sedikitpun,” kata Hasudungan.

Setelah muncul berbagai kritik di media, keuangan YPMT akhirnya diperiksa akuntan publik. Hasilnya, ditemukan berbagai pemakaian uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yayasan pun dibekukan pada 17 September 2005. Selanjutnya, masih kata Hasudungan Butarbutar, secara resmi Badan Pembina Yayasan mengadukan YPMT kepada Polres Tobasa dan Kejari Balige. Pengaduan disertai bukti-bukti akurat, seperti berkas hasil pemeriksaan akuntan publik. Tapi entah kenapa sampai sekarang hasilnya tidak jelas.

Kasus ini telah pernah dia tanyakan pada Bupati Monang Sitorus. “Mungkin sudah empat kali saya tanya Bupati. Dia sendiri pun bingung kenapa belum juga ada penyelesaian.”

Dugaan penyalahgunaan dana ini cukup mengherankan karena sebenarnya YPMT memiliki sejumlah pengawas, antara lain beberapa anggota DPRD Tobasa dan wartawan. Nama mereka resmi tercatat sebagai pengawas yayasan.

Sementara Tim Pengawas TPL memiliki tugas utama menjaga agar paradigma baru perusahaan benar-benar dijalankan. Dengan paradigma baru, TPL harus melaksanakan tiga hal pokok. Yaitu pabrik yang ramah lingkungan, melestarikan alam khususnya penyediaaan bahan baku kayu, dan harus memberikan manfaat kepada warga di sekitar pabrik dan lokasi pengambilan kayu.

Yang dimaksud dalam poin terakhir, papar Polin Pospos, adalah TPL wajib bermitra dengan perusahaan-perusahaan lokal, mengutamakan putra daerah sebagai pekerja, dan menyediakan dana untuk memberdayakan ekonomi rakyat setiap tahun — lazim disebut dana CD [community development].

“Dana CD inilah yang diberikan kepada YPMT, dan ternyata bermasalah,” ujar Polin. [www.blogberita.com]

Keterangan foto:
Ratusan ibu-ibu dan warga Porsea berunjuk rasa ke DPRD dan kantor Bupati Tobasa di Balige dua tahun lalu, menuntut PT TPL ditutup dengan alasan mencemarkan lingkungan. [Foto: Jarar Siahaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: